Pma Nomor 58 Tahun 2017 Ihwal Kepala Madrasah

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 perihal Kepala Madrasah ditetapkan sebagai pengganti peraturan sebelumnya yakni PMA Nomor 29 Tahun 2014. Dalam peraturan perihal kepala madrasah yang terbaru ini tentunya terdapat beberapa penambahan poin dan perubahan-perubahan atas peraturan sebelumnya. Penambahan dan perubahan tersebut didasarkan pada regulasi-regulasi yang berlaku maupun kondisi madrasah terkini.

Apa saja perubahan yang terdapat pada PMA Nomor 58 tahun 2017 dibanding pendahulunya, PMA Nomor 29 tahun 2014, selanjutnya akan dibahas dalam artikel ini. Pun bagi yang ingin mengunduh PMA Nomor 58 Tahun 2017 perihal Kepala Madrasah untuk mempelajari secara lebih mendetail telah disediakan link download di final artikel ini.

1. Perbedaan PMA No. 58 Tahun 2017 dengan PMA No. 29 Tahun 2014

Terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok diantara kedua produk aturan Kementerian Agama yang mengatur perihal Kepala Madrasah ini. Beberapa perbedaan dan perubahan itu antara lain:

Jenis Kepala Madrasah

Pada PMA No. 58 Tahun 2017, Kepala Madrasah terdiri atas 3 jenis yaitu:

Kepala Madrasah PNS pada madrasah yang diselenggarakan pemerintah (madrasah negeri)
Kepala Madrasah PNS pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat (madrasah swasta)
Kepala Madrasah Bukan PNS pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat (madrasah swasta)

Pada PMA No. 29 Tahun 2014, terdiri 2 jenis yaitu:

Kepala Madrasah PNS pada madrasah yang diselenggarakan pemerintah (madrasah negeri)
Kepala Madrasah Non PNS pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat (madrasah swasta)

Tugas Kepala Madrasah

Pada PMA No. 58 Tahun 2017:

Manajerial
Pembelajaran dan pembimbingan

Pada PMA No. 29 Tahun 2014:

Manajerial

perihal Kepala Madrasah ditetapkan sebagai pengganti peraturan sebelumnya yakni PMA Nomor PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah

Persyaratan Kepala Madrasah

Pada PMA No. 58 Tahun 2017:

Maksimal berusia 55 tahun
Memiliki pengalaman mengajar sedikitnya 9 tahun di madrasah negeri dan 6 tahun di madrasah swasta
Diutamakan mempunyai akta Kepala Madrasah sesuai jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan pemerintah
Bagi kamad di tempat terdepan, terluar, dan tertinggal terdapat persyaratan khusus terkait pengalaman dan pangkat

Pada PMA No. 29 Tahun 2014:

Maksimal berusia 56 tahun
Memiliki pengalaman mengajar sedikitnya 5 tahun di madrasah sesuai jenjang, kecuali di RA mempunyai pengalaman mengajar minimal 3 tahun
Memiliki Surat tanda Tamat Pendidikan dan training (STTTPP) Kamad
Tidak aturan terkait persyaratan bagi kamad di tempat terdepan, terluar, dan tertinggal

Pengangkatan Kepala Madrasah

Pada PMA No. 58 Tahun 2017:

Kamad PNS pada madrasah swasta dilakukan oleh penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan Kantor Kemenag Kab/Kota
Kamad non-PNS pada madrasah swasta dilakukan oleh penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan Kantor Kemenag Kab/Kota

Pada PMA No. 29 Tahun 2014:

Tidak diatur
Tidak diatur

Masa Tugas Kepala Madrasah

Pada PMA No. 58 Tahun 2017:

Untuk Kamad PNS di madrasah negeri, masa tuganya 4 tahun dan sanggup diangkat kembali pada satuan pendidikan yang sama untuk 1 kali masa kiprah dan ada pengecualian pada kondisi tertentu.
Untuk Kamad PNS dan Non PNS, masa tugasnya 4 tahun dan sanggup diangkat kembali tanpa batasan periode (masa tugas)

Pada PMA No. 29 Tahun 2014:

Untuk Kamad PNS di madrasah negeri, masa tuganya 4 tahun dan sanggup diangkat kembali pada satuan pendidikan yang sama untuk 1 kali masa kiprah (Tidak ada pengecualian pada kondisi tertentu)
Untuk Kamad Non PNS di madrasah swasta, masa tugasnya 4 tahun dan sanggup diangkat kembali untuk 1 masa tugas.

Hak dan Beban Kerja Kepala Madrasah

Pada PMA No. 58 Tahun 2017:

Kamad berhak mendapat TPG
Tugas manajerial, menyebarkan kewirausahaan, dan supervisi kepada PTK disetarakan dengan beban mengajar 24 JTM
Tugas pembelajaran dan pembimbingan disetarakan dengan beban mengajar 6 JTM

Pada PMA No. 29 Tahun 2014:

Tidak diatur
Tidak diatur
Tidak diatur

Baca: 15 Hal yang Harus Dikerjakan Operator dan Kamad di Simpatika

2. Download PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah

Untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 perihal Kepala Madrasah silakan unduh peraturan tersebut di link berikut ini.

PMA Nomor 58 Tahun 2017; DOWNLOAD (235 kb)

UPDATE:

Saat ini Kemenag telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Calon kepala Madrasah Berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

Isi Surat Edaran ini yakni bagi madrasah yang diselenggarakan masyarakat (madrasah swasta) kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari PMA No. 58 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat (1), yayasan atau penyelenggara madrasah tetap sanggup mengangkat kepala madrasah gres dengan mengabaikan persyaratan tersebut.

Selengkapnya perihal surat edaran tersebut baca artikel: Guru Non Inpassing dan Sertifikasi Bisa Kaprikornus Kamad.

UPDATE (JANUARI 2019)

Seiring diterbitkannya PMA Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah, persyaratan kepala madrasah mengalami perubahan dan SE Nomor 3 Tahun 2018 menjadi tidak lagi berlaku. Sila baca artikel: Persyaratan Menjadi Kepala Madrasah

Demikianlah terkait dengan PMA Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah yang telah menggantikan peraturan serupa, PMA No. 29 Tahun 2014.